1. Masyarakat miskin membutuhkan aneka ragam jasa keuangan, tidak hanya pinjaman. Sebagaimana halnya dengan banyak orang lainnya, orang miskin juga membutuhkan bermacammacam
jasa keuangan yang nyaman, fleksibel, dan penetapan harga yang wajar. Tergantung keadaan
mereka, orang miskin tidak saja membutuhkan kredit, tetapi juga tabungan, transfer uang, dan
asuransi.
2. Keuangan mikro adalah instrumen yang berdaya guna untuk melawan kemiskinan. Akses
terhadap jasa keuangan berkelanjutan memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan,
meningkatkan aset, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap goncangan eksternal. Keuangan
mikro memungkinkan rumahtangga berpendapatan rendah untuk beralih dari sekedar perjuangan
untuk bertahan hidup dari hari ke hari menuju perencanaan masa depan, investasi untuk gizi yang
lebih baik, peningkatan kondisi kehidupan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak.
3. Keuangan mikro artinya membangun sistem keuangan untuk melayani masyarakat miskin.
Orang miskin merupakan mayoritas luas dari penduduk di kebanyakan negara berkembang. Namun,
orang miskin yang jumlahnya sangat besar terus kekurangan akses terhadap jasa keuangan mendasar.
Dibanyak negara, keuangan mikro masih terus dipandang sebagai sektor marjinal dan terutama
menjadi kepedulian pengembangan untuk lembaga donor, pemerintahan, dan investor dengan
tanggung jawab sosial. Agar dapat mencapai potensi keuangan mikro secara penuh dalam menjangkau
sejumlah besar orang miskin, keuangan mikro harus menjadi bagian yang utuh dari sektor keuangan.
4. Keberlanjutan keuangan sangat diperlukan agar mampu menjangkau orang miskin dalam
jumlah besar. Kebanyakan orang miskin tidak bisa mengakses jasa keuangan karena kurangnya
perantara keuangan yang kuat. Membangun lembaga keuangan yang berkelanjutan bukanlah tujuan
akhir itu sendiri. Lembaga keuangan yang berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk
menjangkau orang miskin dalam skala dan dampak yang lebih berarti melampaui apa saja yang
sanggup didanai oleh lembaga donor. Berkelanjutan adalah kemampuan penyedia keuangan mikro
untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan. Kemampuan ini memungkinkan keberlanjutan
operasional penyedia keuangan mikro dan penyediaan jasa keuangan yang terus menerus bagi
masyarakat miskin. Mencapai keberlanjutan keuangan artinya mengurangi biaya-biaya transaksi,
menawarkan produk dan jasa lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan menemukan
cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari
bank.
5. Keuangan mikro itu mengenai pembangunan lembaga keuangan lokal yang permanen.
Pembangunan sistem keuangan bagi masyarakat miskin artinya pengembangan perantara keuangan
domestik yang sehat yang dapat menyediakan jasa keuangan untuk orang miskin secara tetap.
Lembaga perantara tersebut harus mampu memobilisasi dan mendaur ulang tabungan domestik,
menyalurkan kredit, dan menyediakan beragam pelayanan. Ketergantungan pada pendanaan dari
donor dan pemerintah – termasuk bank pembangunan yang dibiayai pemerintah – berangsur-angsur
akan berkurang ketika berbagai lembaga keuangan lokal dan pasar modal swasta beranjak dewasa.
6. Kredit mikro tidak selau merupakan jawaban. Kredit mikro tidak sesuai bagi setiap orang atau
setiap situasi. Orang melarat dan lapar yang tidak memiliki pendapatan atau uang untuk
mengembalikan pinjaman, membutuhkan bentuk bantuan lain sebelum mereka dapat memanfaatkan
pinjaman. Dalam banyak hal, hibah dalam jumlah kecil, peningkatan infrastruktur, program lapangan
kerja dan pelatihan, dan jasa bukan keuangan lainnya mungkin adalah alat yang lebih sesuai bagi
pengentasan kemiskinan. Dimana memungkinkan, jasa bukan keuangan seperti itu harus digabungkan
dengan membangun tabungan.
7. Pembatasan suku bunga bisa merugikan akses masyarakat miskin terhadap jasa keuangan.
Biayanya lebih besar jika memberikan banyak pinjaman kecil daripada memberikan beberapa
pinjaman besar. Kecuali para penyalur kredit mikro dapat membebankan suku bunga jauh diatas ratarata
suku bunga pinjaman bank, mereka tidak akan mampu menutupi biaya mereka, dan pertumbuhan
serta kesinambungan mereka akan terbatas karena pasokan pendanaan bersubsidi yang langka dan tak
menentu. Ketika pemerintahan mengatur tingkat suku bunga, mereka biasanya menetapkannya pada
tingkat yang terlampau rendah untuk memungkinkan kredit mikro berkelanjutan. Pada saat yang
sama, para penyalur kredit mikro tak seharusnya meneruskan operasional yang tidak efisien kepada
para pelanggan dalam bentuk harga (tingkat suku bunga dan provisi lainnya) yang jauh lebih tinggi
dari semestinya.
8. Peran pemerintah adalah sebagai pemberi kemudahan, bukan sebagai penyedia jasa keuangan
secara langsung. Pemerintahan nasional memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan
kebijakan yang mendukung yang mendorong pengembangan jasa keuangan serta melindungi
tabungan masyarakat miskin. Langkah-langkah kunci yang bisa ditempuh sebuah pemerintah untuk
keuangan mikro adalah mempertahankan stabilitas keuangan makro, menghindari penetapan ambang
batas suku bunga, dan menahan diri dari mengubah kondisi pasar dengan berbagai program pinjaman
bersubsidi yang rawan akan tunggakan dan tak berkelanjutan. Pemerintah juga dapat mendukung
penyediaan jasa keuangan untuk masyarakat miskin dengan menyempurnakan lingkungan bisnis bagi
para pengusaha, membasmi korupsi, dan memperbaiki akses pasar dan infrastruktur. Dalam beberapa
situasi istimewa, pendanaan dari pemerintah untuk lembaga-lembaga keuangan mikro yang sehat dan
independen bisa dibenarkan manakala dana lainnya tidak tersedia.
9. Subsidi donor harus bersifat melengkapi, tidak bersaing dengan modal sektor swasta. Para
donor harus memanfaatkan penyediaan hibah, pinjaman dan perlengkapan modal yang tepat untuk
sementara waktu bagi membangun kapasitas kelembagaan para penyedia jasa keuangan,
mengembangkan infrastruktur pendukung (seperti lembaga penilaian, biro kredit, kapasitas audit,
dll.), dan mendukung berbagai jasa dan produk percobaan. Dalam beberapa kasus, subsidi donor
jangka panjang mungkin dibutuhkan untuk menjangkau sejumlah wilayah dengan jumlah penduduk
sedikit dan sukar didatangi. Untuk menjadi efektif, pendanaan donor harus berupaya
mengintegrasikan jasa keuangan bagi masyarakat miskin kedalam pasar keuangan setempat;
menerapkan keahlian khusus pada perancangan dan pelaksanaan proyek; mempersyaratkan lembaga
keuangan serta mitra lainnya memenuhi ukuran kinerja minimum sebagai syarat untuk kelangsungan
dukungan; dan merencanakan jalan keluar sejak awal.
10. Kurangnya kemampuan kelembagaan dan manusia adalah kendala kunci. Keuangan mikro
merupakan sebuah bidang khusus yang menggabungkan perbankan dengan tujuan sosial, dan
kapasitas perlu dikembangkan pada semua tingkatan, mulai dari berbagai lembaga keuangan sampai
badan pembuat kebijakan dan pengawasan serta sistem informasi, hingga instansi-instansi
pengembangan pemerintah dan donor. Kebanyakan investasi didalam sektor keuangan, baik publik
maupun swasta, harus memusatkan perhatian kepada pengembangan kapasitas ini.
11. Pentingnya transparansi keuangan dan jangkauan. Informasi yang akurat, standar, dan informasi
kinerja keuangan dan sosial yang dapat diperbandingkan dari lembaga-lembaga keuangan yang
menyediakan pelayanan untuk orang miskin adalah sangat penting. Badan pengawas dan penyusun
peraturan bank, donor, investor, dan lebih penting lagi, masyarakat miskin yang merupakan para
pelanggan keuangan mikro membutuhkan informasi ini agar dapat menilai risiko dan hasilnya secara
memadai.
jasa keuangan yang nyaman, fleksibel, dan penetapan harga yang wajar. Tergantung keadaan
mereka, orang miskin tidak saja membutuhkan kredit, tetapi juga tabungan, transfer uang, dan
asuransi.
2. Keuangan mikro adalah instrumen yang berdaya guna untuk melawan kemiskinan. Akses
terhadap jasa keuangan berkelanjutan memungkinkan masyarakat miskin meningkatkan pendapatan,
meningkatkan aset, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap goncangan eksternal. Keuangan
mikro memungkinkan rumahtangga berpendapatan rendah untuk beralih dari sekedar perjuangan
untuk bertahan hidup dari hari ke hari menuju perencanaan masa depan, investasi untuk gizi yang
lebih baik, peningkatan kondisi kehidupan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak.
3. Keuangan mikro artinya membangun sistem keuangan untuk melayani masyarakat miskin.
Orang miskin merupakan mayoritas luas dari penduduk di kebanyakan negara berkembang. Namun,
orang miskin yang jumlahnya sangat besar terus kekurangan akses terhadap jasa keuangan mendasar.
Dibanyak negara, keuangan mikro masih terus dipandang sebagai sektor marjinal dan terutama
menjadi kepedulian pengembangan untuk lembaga donor, pemerintahan, dan investor dengan
tanggung jawab sosial. Agar dapat mencapai potensi keuangan mikro secara penuh dalam menjangkau
sejumlah besar orang miskin, keuangan mikro harus menjadi bagian yang utuh dari sektor keuangan.
4. Keberlanjutan keuangan sangat diperlukan agar mampu menjangkau orang miskin dalam
jumlah besar. Kebanyakan orang miskin tidak bisa mengakses jasa keuangan karena kurangnya
perantara keuangan yang kuat. Membangun lembaga keuangan yang berkelanjutan bukanlah tujuan
akhir itu sendiri. Lembaga keuangan yang berkelanjutan merupakan satu-satunya cara untuk
menjangkau orang miskin dalam skala dan dampak yang lebih berarti melampaui apa saja yang
sanggup didanai oleh lembaga donor. Berkelanjutan adalah kemampuan penyedia keuangan mikro
untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan. Kemampuan ini memungkinkan keberlanjutan
operasional penyedia keuangan mikro dan penyediaan jasa keuangan yang terus menerus bagi
masyarakat miskin. Mencapai keberlanjutan keuangan artinya mengurangi biaya-biaya transaksi,
menawarkan produk dan jasa lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan menemukan
cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari
bank.
5. Keuangan mikro itu mengenai pembangunan lembaga keuangan lokal yang permanen.
Pembangunan sistem keuangan bagi masyarakat miskin artinya pengembangan perantara keuangan
domestik yang sehat yang dapat menyediakan jasa keuangan untuk orang miskin secara tetap.
Lembaga perantara tersebut harus mampu memobilisasi dan mendaur ulang tabungan domestik,
menyalurkan kredit, dan menyediakan beragam pelayanan. Ketergantungan pada pendanaan dari
donor dan pemerintah – termasuk bank pembangunan yang dibiayai pemerintah – berangsur-angsur
akan berkurang ketika berbagai lembaga keuangan lokal dan pasar modal swasta beranjak dewasa.
6. Kredit mikro tidak selau merupakan jawaban. Kredit mikro tidak sesuai bagi setiap orang atau
setiap situasi. Orang melarat dan lapar yang tidak memiliki pendapatan atau uang untuk
mengembalikan pinjaman, membutuhkan bentuk bantuan lain sebelum mereka dapat memanfaatkan
pinjaman. Dalam banyak hal, hibah dalam jumlah kecil, peningkatan infrastruktur, program lapangan
kerja dan pelatihan, dan jasa bukan keuangan lainnya mungkin adalah alat yang lebih sesuai bagi
pengentasan kemiskinan. Dimana memungkinkan, jasa bukan keuangan seperti itu harus digabungkan
dengan membangun tabungan.
7. Pembatasan suku bunga bisa merugikan akses masyarakat miskin terhadap jasa keuangan.
Biayanya lebih besar jika memberikan banyak pinjaman kecil daripada memberikan beberapa
pinjaman besar. Kecuali para penyalur kredit mikro dapat membebankan suku bunga jauh diatas ratarata
suku bunga pinjaman bank, mereka tidak akan mampu menutupi biaya mereka, dan pertumbuhan
serta kesinambungan mereka akan terbatas karena pasokan pendanaan bersubsidi yang langka dan tak
menentu. Ketika pemerintahan mengatur tingkat suku bunga, mereka biasanya menetapkannya pada
tingkat yang terlampau rendah untuk memungkinkan kredit mikro berkelanjutan. Pada saat yang
sama, para penyalur kredit mikro tak seharusnya meneruskan operasional yang tidak efisien kepada
para pelanggan dalam bentuk harga (tingkat suku bunga dan provisi lainnya) yang jauh lebih tinggi
dari semestinya.
8. Peran pemerintah adalah sebagai pemberi kemudahan, bukan sebagai penyedia jasa keuangan
secara langsung. Pemerintahan nasional memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan
kebijakan yang mendukung yang mendorong pengembangan jasa keuangan serta melindungi
tabungan masyarakat miskin. Langkah-langkah kunci yang bisa ditempuh sebuah pemerintah untuk
keuangan mikro adalah mempertahankan stabilitas keuangan makro, menghindari penetapan ambang
batas suku bunga, dan menahan diri dari mengubah kondisi pasar dengan berbagai program pinjaman
bersubsidi yang rawan akan tunggakan dan tak berkelanjutan. Pemerintah juga dapat mendukung
penyediaan jasa keuangan untuk masyarakat miskin dengan menyempurnakan lingkungan bisnis bagi
para pengusaha, membasmi korupsi, dan memperbaiki akses pasar dan infrastruktur. Dalam beberapa
situasi istimewa, pendanaan dari pemerintah untuk lembaga-lembaga keuangan mikro yang sehat dan
independen bisa dibenarkan manakala dana lainnya tidak tersedia.
9. Subsidi donor harus bersifat melengkapi, tidak bersaing dengan modal sektor swasta. Para
donor harus memanfaatkan penyediaan hibah, pinjaman dan perlengkapan modal yang tepat untuk
sementara waktu bagi membangun kapasitas kelembagaan para penyedia jasa keuangan,
mengembangkan infrastruktur pendukung (seperti lembaga penilaian, biro kredit, kapasitas audit,
dll.), dan mendukung berbagai jasa dan produk percobaan. Dalam beberapa kasus, subsidi donor
jangka panjang mungkin dibutuhkan untuk menjangkau sejumlah wilayah dengan jumlah penduduk
sedikit dan sukar didatangi. Untuk menjadi efektif, pendanaan donor harus berupaya
mengintegrasikan jasa keuangan bagi masyarakat miskin kedalam pasar keuangan setempat;
menerapkan keahlian khusus pada perancangan dan pelaksanaan proyek; mempersyaratkan lembaga
keuangan serta mitra lainnya memenuhi ukuran kinerja minimum sebagai syarat untuk kelangsungan
dukungan; dan merencanakan jalan keluar sejak awal.
10. Kurangnya kemampuan kelembagaan dan manusia adalah kendala kunci. Keuangan mikro
merupakan sebuah bidang khusus yang menggabungkan perbankan dengan tujuan sosial, dan
kapasitas perlu dikembangkan pada semua tingkatan, mulai dari berbagai lembaga keuangan sampai
badan pembuat kebijakan dan pengawasan serta sistem informasi, hingga instansi-instansi
pengembangan pemerintah dan donor. Kebanyakan investasi didalam sektor keuangan, baik publik
maupun swasta, harus memusatkan perhatian kepada pengembangan kapasitas ini.
11. Pentingnya transparansi keuangan dan jangkauan. Informasi yang akurat, standar, dan informasi
kinerja keuangan dan sosial yang dapat diperbandingkan dari lembaga-lembaga keuangan yang
menyediakan pelayanan untuk orang miskin adalah sangat penting. Badan pengawas dan penyusun
peraturan bank, donor, investor, dan lebih penting lagi, masyarakat miskin yang merupakan para
pelanggan keuangan mikro membutuhkan informasi ini agar dapat menilai risiko dan hasilnya secara
memadai.
0 komentar:
Posting Komentar